Kemenaker Yassierli Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

KamiBijak.com, Berita - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah membangun kerja sama dengan pemerintah Swiss guna memperkuat akses tenaga kerja muda, pekerja sektor hijau, serta pekerja dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Kerja sama bilateral tersebut dilakukan di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) sesi ke-113 yang berlangsung di Gedung PBB Jenewa.

“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini dapat memberi dampak dan afirmasi langsung, khususnya bagi penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam dunia kerja, sekaligus bertujuan pada akses yang inklusif pada kemandirian ekonomi,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Kamis 11 Juni 2025.

Indonesia juga mengusulkan adanya digitalisasi layanan ketenagakerjaan publik yang lebih inklusif, termasuk dalam peningkatan kapasitas petugas pengantar kerja, penguatan sistem pembayaran upah digital, serta perluasan akses keuangan bagi wirausahawan muda binaan Kemenaker.

"Salah satu bentuk kerja sama konkret adalah kelanjutan proyek Renewable Energy Skills Development (RESD) yang telah dilaksanakan sejak 2020 di sejumlah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), seperti di Aceh, Ambon, Lombok Timur, dan Ternate," ucap Yassierli.

Program ini dijalankan guna menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang energi surya, hidro, dan hibrida untuk mendukung transisi energi Indonesia serta usaha dalam mencapai target nasional pengurangan emisi karbon.

Namun pada praktiknya, proyek ini mengalami tantangan dalam hal kelengkapan peralatan pelatihan dan pendanaan keberlanjutan.

Indonesia berharap Swiss siap memberi dukungan dalam kelanjutan fase kedua program ini supaya manfaatnya tidak terputus bagi masyarakat lokal.

Yassierli juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap sistem pemagangan Swiss yang dinilai sudah berhasil membangun jembatan antara pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja.

Sistem tersebut dinilai bukan hanya teknis belaka, tapi juga mengutamakan pendekatan budaya dan partisipasi keluarga, menjadikannya sebagai model yang relevan untuk ditiru di Indonesia.

"Salah satu perubahan tersebut adalah penambahan direktorat khusus yang berfungsi untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan pekerja penyandang disabilitas," katanya pada November 2024. Ia menambahkan, keberadaan unit kerja tersebut merupakan bentuk keseriusan Kemnaker dalam menangani tenaga kerja disabilitas.

Selain pembentukan unit kerja Komisi Nasional Disabilitas juga mencatat hingga Februari 2025, sudah terdapat 258 Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang telah terbentuk di tingkat daerah. Upaya ini menjadi ujung tombak pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di tingkat lokal. (Irene)

Sumber : tempo.co