Anggota DPRD Jabar Soroti Kasus Relokasi Siswi Disabilitas: Gubernur Diminta Turun Tangan

KamiBijak.com, Berita - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menyatakan keprihatinannya atas kasus relokasi dua siswi disabilitas netra dari asrama UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (PPSGHD) di Kota Cimahi. Insiden ini, yang sempat disalahpahami sebagai pengusiran, dinilai Zaini sebagai bentuk buruknya komunikasi serta minimnya perhatian terhadap pendidikan anak disabilitas.

“Saya tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Apa pun alasannya, seharusnya ada prosedur yang jelas, termasuk adanya pemberitahuan resmi. Harus ada SOP yang dijalankan agar langkah penanganannya juga bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya pada Kamis 24 Juli 2025.

Zaini menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pemicu perhatian lebih terhadap penyelenggaraan pendidikan luar biasa (SLB) di Jawa Barat. Ia menyebut pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jabar, untuk turun langsung meninjau kondisi SLB serta fasilitas pendukung lainnya, terutama yang menyangkut siswa disabilitas.

Menurutnya, usai masa reses, Komisi V DPRD akan memanggil pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga akan diminta memberikan penjelasan mengingat asrama tersebut berada di bawah wewenang PPSGHD yang dikelola oleh dinas tersebut.

“Komisi V akan segera mengundang instansi terkait agar semuanya menjadi jelas. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi karena menyangkut hak pendidikan anak-anak difabel,” kata Zaini.

Lebih lanjut, Zaini menekankan bahwa kepedulian terhadap penyandang disabilitas tidak bisa hanya dibebankan kepada legislatif. Ia mendesak gubernur untuk ikut aktif dalam pemantauan dan pembenahan pendidikan disabilitas, termasuk anggaran, fasilitas, dan pengembangan keterampilan untuk kemandirian lulusan SLB.

“Pendidikan sosial bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga gubernur. Termasuk memastikan adanya anggaran dan fasilitas yang layak untuk anak-anak difabel agar mereka bisa mandiri selepas lulus,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan langsung ke SLB-SLB yang ada di wilayahnya, seperti di Pajajaran atau Cicendo, agar bisa menyaksikan langsung tantangan yang dihadapi para siswa dan pendidik.

Zaini juga menyoroti kondisi SLB swasta yang menurutnya lebih memprihatinkan dibanding SLB negeri. Ia memberi contoh SLB swasta di daerah asalnya, Subang, tepatnya di Cisalak, yang fasilitasnya jauh dari memadai.

“Yang negeri saja sudah cukup memprihatinkan, apalagi yang swasta. Saya lihat sendiri bagaimana keterbatasan tempat dan fasilitasnya,” ungkap Zaini.

Menutup pernyataannya, Zaini menegaskan bahwa memperjuangkan hak pendidikan anak-anak disabilitas adalah wujud dari keadilan sosial. Ia berharap ada solusi konkret dari pemerintah, termasuk penyediaan tempat belajar yang aman dan layak bagi para siswa disabilitas.

“Kalau mereka tidak bisa kembali ke tempat semula, harus ada tempat baru yang bisa menjamin hak belajar mereka. Ini harus diperjuangkan bersama,” pungkasnya. (Restu)

Sumber: Detik