Anggaran MBG Disarankan Digeser Untuk Sekolah Gratis SD-SMP

KamiBijak.com, Berita - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan kebijakan bahwa sekolah SD dan SMP baik negeri ataupun swasta harus gratis. Namun, kebijakan sekolah gratis ini diklaim akan membuat anggaran daerah atau negara menjadi berat.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyarankan agar dana besar yang digunakan untuk program makan siang gratis (MBG) untuk dialihkan ke pendidikan gratis. Pasalnya, jika pendidikan gratis SD dan SMP negeri maupun swasta dibebankan seluruhnya, APBD Kota Solo tidak mampu.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut harus dipahami lebih cermat karena berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“PAD Solo tahun 2021, 2022, 2023, hingga 2024 pun tidak tercapai. Ya saya enggak tahu, tanya Walikota sekarang, bukan saya. Yang jelas tak mampu jika harus gratiskan sekolah swasta,” kata Rudy saat ditemui usai Upacara Hari Lahir Pancasila di Monumen Banjarsari, Minggu (1/6).

Pendidikan gratis untuk sekolah negeri sebenarnya sudah sejak lama diterapkan di Solo. Namun, jika pemerintah juga harus membiayai sekolah swasta, maka diperlukan perhitungan ulang yang lebih matang agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru nantinya.

“Alokasi anggaran untuk pendidikan lebih sejalan dengan amanat konstitusi. Dana MBG ini digeser saja untuk pendidikan gratis. Itu lebih bermanfaat dan bermartabat. Karena sesuai dengan tugas negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kalau makan, masyarakat itu masih bisa cari makan sendiri, tapi pendidikan itu berat biayanya, apalagi di sekolah swasta,” ucapnya.

Rudy juga menambahkan terkait kebijakan pendidikan gratis ini seharusnya sudah diterapkan sejak lama, karena regulasi mengenai wajib belajar 12 Tahun mengindikasikan adanya kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan gratis yang merata bagi seluruh anak bangsa.

“Ini bukan soal mau atau tidak mau. Tapi soal tanggung jawab negara. Kalau negara sudah bilang wajib belajar, ya jangan dibatasi hanya untuk yang negeri saja. Swasta itu juga bagian dari sistem pendidikan nasional. Mereka juga mendidik anak-anak bangsa,” pungkasnya. (Irene)

Sumber : merahputih.com