Waspada Penyalahgunaan NIK KTP: Begini Cara Cepat Hentikan Pinjaman Ilegal di Pinjol

KamiBijak.com, Berita - Kerahasiaan data pribadi adalah hal mutlak yang harus dijaga di era digital seperti sekarang. Salah satu jenis data penting yang sangat rawan disalahgunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Banyak kasus menunjukkan bahwa NIK KTP seringkali digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) secara ilegal.

Korban penyalahgunaan data ini sering kali baru menyadari setelah menerima tagihan atau teror dari pihak penagih utang, padahal mereka tidak pernah merasa mengajukan pinjaman. Tidak hanya merugikan secara finansial, kondisi ini juga dapat mencoreng nama baik korban sebagai debitur bermasalah. Oleh sebab itu, penting untuk segera mengambil tindakan jika Anda mengalami hal serupa.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi perusahaan pinjaman online tempat terjadinya penyalahgunaan data. Laporkan bahwa data Anda digunakan tanpa izin dan minta agar pinjaman dibatalkan serta memastikan tidak ada penagihan lebih lanjut. Usahakan untuk menyampaikan laporan secara tertulis dan simpan bukti komunikasi tersebut sebagai dokumen pendukung.

Selanjutnya, segera hubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Anda bisa mengadukan kasus ini melalui kanal resmi OJK seperti:

• Nomor telepon: 157
  
  
• WhatsApp: 081-157-157-157
  
  
• Email: konsumen@ojk.go.id

(Foto : Dok X/ojkindonesia)

Jangan lupa sertakan bukti-bukti seperti tangkapan layar notifikasi pinjaman, pesan intimidasi dari debt collector, atau riwayat aplikasi pinjol yang menunjukkan transaksi ilegal.

Tak kalah penting, laporkan juga kasus ini ke kantor polisi terdekat. Buat laporan resmi dan lampirkan seluruh bukti pendukung, termasuk nama aplikasi pinjol ilegal serta dokumen yang menunjukkan bahwa pinjaman dilakukan tanpa sepengetahuan Anda.

Langkah pencegahan juga harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Anda bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat dan mengajukan permohonan pemblokiran NIK KTP. Tujuannya agar data kependudukan Anda tidak bisa digunakan untuk pengajuan layanan keuangan secara ilegal ke depannya. Proses ini biasanya memerlukan dokumen identitas dan laporan kepolisian sebagai syarat administratif.

Perlu diingat, menjaga keamanan data pribadi di dunia digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyedia layanan, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Hindari membagikan data penting seperti NIK, foto KTP, atau dokumen pribadi lainnya melalui media sosial maupun aplikasi yang tidak terpercaya.

Dengan kewaspadaan dan penanganan yang cepat, Anda bisa mencegah kerugian yang lebih besar akibat penyalahgunaan data pribadi. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap waspada saat menggunakan layanan digital! (Restu)

Sumber:  CNBC Indonesia