Sambut Baik Sekolah Rakyat, Komisi Disabilitas Imbau Pemberlakuan Pendekatan Inklusif

KamiBijak.com, Berita - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengimbau terkait pendekatan inklusif dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) di seluruh wilayan Indonesia harus dilakukan. Imbauan ini juga berlaku di Provinsi Jawa Barat yang menurut data memiliki angka penyandang disabilitas tertinggi secara nasional.

“Dalam kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa barat, KND menekankan pentingnya afirmasi bagi penyandang disabilitas agar dapat menjadii bagian dari SR, baik sebagai peserta didik maupun bagian dari ekosistem pendidikan inklusif,” tulis siaran pers dari KND, Jumat, 8 Mei 2025.

Komisioner KND Kikin Tarigan juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menyasar kelompok ekonomi desil 1, tapi juga bisa menjangkau keluarga dengan anak penyandang disabilitas yang berada pada desil 2. Hal ini dilakukan mengingat penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang bisa berdampak pada extra cost dalam kehidupannya sehari-hari.

“Kami berharap pengelola Sekolah Rakyat memiliki perspektif disabilitas meskipun belum ada siswa disabilitas yang terdaftar, agar inklusi sudah menjadi pondasi dari awal,” ungkap Kikin.

Ia juga menambahkan, di sisi lain, seringkali terdapat disabilitas yang tidak terlihat saat pendaftaran, sehingga tidak terdeteksi sejak awal. “Adanya perspektif disabilitas memungkinkan para pengelola SR dapat melakukan scanning dalam proses belajar sehari-hari nantinya,” kata Kikin.

Komisioner KND yang lain, Rachmita Harahap, turut menyoroti kesiapan infrastruktur dan pentingnya pelatihan untuk SDM di Sekolah Rakyat. “Jawa Barat memiliki peluang strategis dalam mengembangkan Sekolah Rakyat yang inklusif, dengan syarat dilakukan asesmen yang menyeluruh bagi calon siswa disabilitas, dan pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas,” katanya.

Rachmita juga mengingatkan bahwa aksesibilitas fisik dan non-fisik harus benar-benar mendapat perhatian khusus, serta guru dan pendamping perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani semua ragam disabilitas.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Ningsih menyambut dengan baik himbauan KND dan menyatakan kesiapan dari pemerintah daerah setempat untuk mendukung penyelenggaraan SR. “Kami mengapresiasi KND untuk memastikan Sekolah Rakyat benar-benar inklusif,” ucap Noneng pada kesempatan tersebut.

Menurut pandangan Noneng, Jawa Barat telah mengajukan dua lahan di Jatinangor dan Sumedang untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat, meskipun memang tetap ada tantangan dari sisi luas lahan di beberapa kabupaten/kota. (Irene)

Sumber : tempo.co