Kemensos Pertimbangkan Usulan Jadikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas

KamiBijak.com, Berita - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang untuk mengembangkan Sekolah Rakyat menjadi lembaga pendidikan inklusif yang dapat menampung anak-anak penyandang disabilitas. Usulan tersebut datang dari para orang tua yang menginginkan agar akses pendidikan lebih merata bagi semua kalangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pihaknya siap mempelajari ide ini secara mendalam. “Kami akan belajar dan berdiskusi dengan semua pihak untuk menindaklanjuti usulan ini. Saat ini masih tahap awal,” ujarnya usai melantik para guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (kemarin).

Dalam proses pembahasan, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang menjadi bagian dari tim formatur Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, gagasan ini sejalan dengan visi untuk memberikan pendidikan yang setara dan merata, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik siswa.

Saat ini, Sekolah Rakyat sudah beroperasi di 100 titik dengan total 9.700 siswa. Menariknya, di beberapa lokasi sudah ada peserta didik penyandang disabilitas yang ikut bergabung. “Misalnya di Lamongan dan Cibinong, Jawa Barat, ada anak-anak dengan disabilitas intelektual yang diterima di Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.

Dorongan agar Sekolah Rakyat lebih inklusif juga datang dari Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin). Dalam sebuah diskusi di Gedung Kementerian Sosial, Kamis (7/8), Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim, menyarankan agar minimal 5% Sekolah Rakyat diarahkan menjadi sekolah inklusif. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas dapat belajar di lingkungan sosial mereka sendiri, tanpa harus terpisah.

Siswandi menyoroti keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia yang saat ini hanya berjumlah 2.396 unit untuk melayani 7.287 kecamatan. Dengan kondisi tersebut, rata-rata satu SLB harus melayani tiga kecamatan sekaligus, yang membuat akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas menjadi sulit, terutama di daerah terpencil.

“Kami berharap usulan ini dipertimbangkan. Pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat bisa menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, khususnya bagi anak-anak disabilitas,” tegasnya.

Penguatan konsep Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan lintas kementerian, program ini berpotensi menjembatani kesenjangan akses yang selama ini dihadapi anak-anak penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat integrasi sosial di masyarakat. (Restu)

Sumber: Liputan6