Prostitusi di Sekitar IKN: Dampak Sosial di Balik Proyek Pembangunan Nasional

KamiBijak.com, Berita - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membawa transformasi besar dalam infrastruktur nasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan sosial yang mendesak, seperti meningkatnya praktik prostitusi digital atau dikenal dengan istilah open BO (booking online).

Laporan terbaru mengungkap bahwa banyak pekerja seks komersial (PSK) dari berbagai wilayah di luar Kalimantan, termasuk Jawa dan Yogyakarta, berdatangan ke area sekitar IKN. Mereka memanfaatkan aplikasi pesan seperti MiChat, WhatsApp, dan Telegram untuk menjajakan layanan secara terselubung. Perilaku ini berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah pekerja proyek IKN, yang sebagian besar merupakan pria dewasa yang tinggal jauh dari keluarga.

Kemudahan akses digital menjadi alat utama dalam praktik ini. Fitur seperti "pengguna terdekat" dimanfaatkan oleh PSK untuk menemukan calon klien di sekitar penginapan, hotel, atau area strategis lainnya. Transaksi dilakukan sepenuhnya secara daring, dengan tarif yang bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Proses ini membuat penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri karena sifat transaksinya yang tertutup dan atas dasar suka sama suka.

Satpol PP Penajam Paser Utara telah melakukan sejumlah razia berdasarkan Peraturan Daerah setempat. Pada Februari 2025, dua PSK ditangkap setelah diketahui melayani para pekerja IKN. Meski begitu, tindakan hukum kerap terbentur oleh kesulitan membuktikan unsur pidana, kecuali ditemukan bukti eksploitasi atau perdagangan manusia.

Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya oknum yang melindungi praktik prostitusi di lokasi-lokasi seperti penginapan dan kafe, yang digunakan sebagai kedok. Meski razia dilakukan secara berkala, para pelaku sering berpindah lokasi dan terus beradaptasi dengan strategi baru, menyulitkan upaya pemberantasan secara permanen.

Rawan Prostitusi Online, 2 PSK Langganan Buruh Proyek IKN Ditangkap. (Foto : Dok Law Justice)

Kehadiran PSK dari luar daerah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat lokal. Selain memicu kecemburuan sosial dan persaingan ekonomi, muncul pula kekhawatiran terkait penyebaran penyakit menular seksual. Kurangnya pengawasan terhadap kesehatan para pekerja seks menjadi salah satu faktor risiko yang harus segera ditangani.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama para PSK masuk ke wilayah IKN. Banyak di antara mereka berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan melihat proyek ini sebagai peluang penghasilan. Namun, mereka juga menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, dan stigma sosial yang berat.

Mengatasi persoalan ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memperketat regulasi terhadap penginapan dan bisnis yang rawan disalahgunakan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi digital. Di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan edukasi sosial dari tokoh masyarakat dapat menjadi langkah pencegahan jangka panjang. Rehabilitasi sosial bagi para pekerja seks juga harus dipertimbangkan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran prostitusi tanpa stigmatisasi.

Fenomena prostitusi di IKN menjadi cermin bahwa pembangunan fisik perlu diimbangi dengan pembangunan sosial. Hanya dengan kolaborasi semua pihak, IKN dapat menjadi kota yang tidak hanya modern, tetapi juga bermartabat dan aman bagi seluruh warganya. (Restu)

Sumber: Jawa Pos